Warga Miskin Dapat Pendampingan Hukum

by -

MANGGAR – Masyarakat miskin yang sedang terjerat permasalahan hukum nampaknya akan sedikit lega. Pasalnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belitung Timur (Beltim) bekerjasama dengan Pusat Dukungan Kebijakan Publik (PDKP) Kepulauan Bangka-Belitung memberikan layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Program bantuan tersebut berupa, Bantuan Hukum Legitasi dan Bantuan Hukum Non Legitasi. Dengan adanya layanan ini masyarakat miskin akan memeperoleh bantuan hukum secara gratis.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda), Amrullah menjelaskan, layanan bantuan hukum bagi masyarkat miskin ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, serta Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Beltim Nomor 9 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

“Kita ingin menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan.  Selain itu untuk mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum,” ungkap Amrullah seusai acara Penyuluhan Bantuan Hukum Masyarakat Miskin, di ruang Rapat Sekda Beltim, Senin (30/11) kemarin

Pria yang pernah berprofesi sebagai pengacara ini mengatakan ada dua jenis pemberian layanan bantuan hukum yang dapat diakses masyarakat miskin. Ligitasi yakni pendampingan untuk perkara Pidana, Perdata, dan Tata Usaha Negara dan Non Ligitasi berupa penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, serta drafting dokumen hukum.

“Jadi proses hukumnya kita dampingi sampai yang bersangkutan mendapatkan kekuatan hukum tetap. Masyarakat miskin tidak akan dipungut biaya semuanya cuma-cuma,” ujarnya.

Sayangnya bantuan hukum untuk masyarakat miskin ini tak bisa menaungi untuk seluruh masyarakat, mengingat anggaran yang terbatas. Namun Amrullah menyatakan anggarannya bisa ditambah dengan persetujuan Bupati dan DPRD Beltim.

“Kita sudah menganggarkan dari tahun ini, hanya saja anggaranya terbatas untuk dua perkara pengadilan. Namun kalau Bupati dan DPRD setuju bisa ditambah,” sebut Amrullah.

Sementara itu, Ketua Umum PDKB Babel, Firmawan mengatakan PDKB merupakan satu-satunya Perkumpulan Lembaga atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang melakukan kerjasama dengan Pemkab Beltim, mengingat baru PDKB yang memiliki akreditasi dari Kementrian Hukum dan HAM di Provinsi Babel.

 

“Memnag kemarin kita sudah MoU dengan Pemkab Beltim terkait layanan bantuan hukum, satu-satunya Kabupaten yang sudah membuat Perda Bantuan Hukum. Saat ini kita sedang mengerjakan pemasalahan hukum terkait masalah PHI (Pengadilan Hubungan Industrial-red) Buruh Desa Kelubi Kecamatan Manggar,” tutur Firmawan.

 

Ia menambahkan bagi masyarakat miskin yang ingin dibantu bisa langsung mendatangi Bagian Hukum Setda Beltim dengan membawa permohonan bantuan hukum yang diajukan secara tertulis.

“Permohonan dengan melampirkan fotocopy KTP, Surat Keterangan Miskin dari desa/lurah, dokumen yang berkenaan dengan perkara, surat kuasa jika diajukan oleh keluarga/ kerabat dan rekomendasi Pemkab Beltim melalui Bagian Hukum,” tandas. (feb)