Wawako Janjikan WTP

by -

PANGKALPINANG – DPRD Kota Pangkalpinang kembali menggelar rapat paripurna ketujuh belas masa persidangan III tahun 2015 dalam rangka persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban Walikota Pangkalpinang atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2014.
Hadir dalam acara tersebut, Wakil Walikota Pangkalpinang, M Sopian, Kapolres Pangkalpinang AKBP Heru Budi Prasetyo, Kajari Pangkalpinang Sahruddin, Komandan Kodim 0413 Bangka Letkol Inf. Utten Simbolon dan Kepala SKPD dilingkungan Pemkot Pangkalpinang.
Dalam sambutannya Wakil Walikota Pangkalpinang, M.Sopian menegaskan, pihaknya menyadari bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 belum memperoleh hasil yang maksimal setelah diaudit oleh BPK. Namun katanya, Pemkot Pangkalpinang sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan dan menyajikan laporan yang terbaik.
“Persoalan yang menyangkut aset yang masih dalam pembenahan dan penelusuran, tentu sangat membutuhkan waktu yang cukup lama, terlebih lagi yang menyangkut banyaknya aset-aset lama yang perlu ditelusuri asal muasal keberadaannya, tahun dan harga perolehannya demikian juga terhadap rincian dan nilai aset yang dikerjasamakan dalam perjanjian pemanfaatan aset dengan pihak ketiga harus mencantumkan rincian dan nilai aset tetap yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut, ” katanya Senin (27/7) kemarin.
Oleh sebab itu katanya, rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Pemkot Pangkalpinang Tahun Anggaran 2014 harus diterima dengan lapang dada dan tetap bersabar masih menerima Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Dengan kerja keras, semangat untuk membangun dan membenahi, ketepatan waktu dan penyampaian laporan keuangan yang sesuai dengan standar pemeriksaan Laporan Keuangan Pemkot Pangkalpinang tahun depan bisa mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang selama ini masih belum diraih.
“Dengan telah disetujui Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD ini saya ucapkan terimakasih dan selanjutnya akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah mendapat evaluasi dari Gubernur sesuai dengan amanat Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 305 ayat I, ” ujarnya.
Masih katanya, Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 berupa laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
“Intinya kita akan terus berusaha dan berupaya agar tahun depan Pemkot Kota Pangkalpinang akan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang beberapa tahun ini masih belum tercapai,” tukasnya. (tya)